Katrol nilai rapor dan macam modus manipulasi PPDB yang membuat beberapa calon siswa bisa masuk sekolah negeri

Katrol nilai rapor dan macam modus manipulasi PPDB yang membuat beberapa calon siswa bisa masuk sekolah negeri

Sekitar 51 calon peserta didik di Depok, Jawa Barat, dibatalkan dalam akseptasi peserta didik baru (PPDB) karena sangkaan katrol nilai rapor. Praktek dengan istilah ‘cuci rapor’, kecurangan kartu keluarga, sampai sertifikat kejuaraan palsu adalah “ketidakberhasilan mekanismeik” hingga penyelenggaraan PPDB harus dipelajari, menurut pemerhati pendidikan.

Selama ini, 51 calon peserta didik di Depok di-claim sudah ditolong supaya masih tetap dapat bersekolah di swasta sesudah nama mereka dibatalkan visit here dalam PPDB. Faksi sekolah mengaku ada “kekeliruan”, dan saat ini tetap menanti proses pemeriksaan Inspektorat Jenderal di Kemendikbud.

Pemerhati pendidikan menjelaskan kasus sangkaan manipulasi PPDB yang terjadi di Depok dan kota yang lain terus akan berulang-ulang karena imbas dari kurangnya kapasitas tampung dan “favoritisme” sekolah.

Dalam pada itu, Sekretaris Dirjen PAUD Dikdasmen dari Kemendikbud, Praptono, mengklaim walaupun PPDB yang berguling semenjak 2017 sarat dengan dinamika, tetapi ada sesuatu hal positif yang sudah diraih.

Sekolah ‘akui kekeliruan’ dan ‘siap dengan konsistensi’
Pemerintahan Kota Depok, Jawa Barat, mengklaim sudah memberikan fasilitas 51 anak untuk bersekolah di swasta sesudah nama mereka dibatalkan dari PPDB karena sangkaan katrol nilai rapor.

Tetapi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, menjelaskan tidak ada kontribusi ongkos pada beberapa puluh pelajar itu.

“Tidak ada, karena kita cuma memberikan fasilitas sampai ia bisa mendapat sekolah,” ucapnya ke reporter di Depok, Dicky Agung Prihanto, yang memberikan laporan untuk BBC News Indonesia.

Sutarno meneruskan, kasus sangkaan beberapa puluh pelajar yang didiskualifikasi ini “sedang diatasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud”.

“Yang ke-2 , jika memang itu karyawan dan lain-lain yang lakukan beberapa hal itu tentu saja akan kami kerjakan beberapa tahapan atau beberapa tindakan… Ada yang dilaksanakan pembimbingan, ada memang kelak jika memang ancaman harus kita ancaman dan lain-lain,” ucapnya.

Dalam verifikasinya, Kepala SMPN 19 Depok, Nenden Eveline Agustina, menjelaskan “proses dari yang kami lalui, kami memang mengakui benar ada kekeliruan, dan kami sudah siap dengan resikonya”.

Tetapi Nenden malas menguraikan lebih jauh apakah yang dimaksud “kekeliruan” itu. Dia menjelaskan, ini telah diolah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Dinas Pendidikan Kota Depok.

Manipulasi PPDB banyak muncul
Sangkaan manipulasi supaya pelajar masuk PPDB sekolah negeri tidak cuma terjadi di Depok.

Belakangan ini, sekitar 69 calon peserta didik di Jawa tengah diperhitungkan memakai piagam palsu agar masuk PPDB melalui lajur prestasi, seperti d ikutip dari Kompas.

Dalam penemuan sementara yang di-launching awal bulan Juli, Ombudsman RI memberikan laporan, tambahan kelompok belajar (rombel) dan tambahan lajur di luar proses tetap memberi warna PPDB tahun 2024.

Ombudsman RI terima sekitaran 467 pengaduan warga. Laporan ini berkaitan dengan sangkaan manipulasi permasalahan hampir di setiap lajur PPDB: prestasi, zonesi, dan afirmasi.