IMM DIY: Muhammadiyah tidak membutuhkan pengelolaan tambang
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan https://www.photomalang.com/ Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) memutuskan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), karena Muhammadiyah tidak perlu menerima konsesi tambang ini.
Kami kecewa dengan keputusan PP Muhammadiyah yang akhirnya menerima konsesi pertambangan dari pemerintah. Kami percaya bahwa alasan ekonomi bukanlah satu-satunya. Ketua Umum DPD IMM DIY, Muh. Taufiq Firdaus, mengatakan kepada Greeners pada Senin (29/7) bahwa Muhammadiyah telah berhasil menjalankan roda organisasi yang mandiri dan kuat sejak lama tanpa terlibat dalam industri ekstraktif pertambangan.
BACA JUGA: Kemakmuran Masyarakat Tidak Ditingkatkan oleh Industri Pertambangan
Muhammadiyah sebelumnya membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan pertimbangan ini dilakukan tanpa tekanan. Muhammadiyah juga akan mengembalikan IUP jika mafsadatnya meningkat di kemudian hari.
“Muhammadiyah juga setuju untuk mengembalikan IUP itu setelah kami pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadat (keburukan) untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya,” katanya.
Pernyataan tersebut masih dianggap janggal oleh Taufiq. Alasannya adalah banyak penelitian dari berbagai bagian masyarakat sipil, termasuk kongres dan IMM DIY, tentang dampak politik, ekonomi, dan lingkungan dari penambangan batu bara. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak perlu terjadi segera.
Fakta bahwa praktik pertambangan batu bara jelas merusak lingkungan, jadi tidak perlu menunggu kerusakan terjadi. Konsepnya
Taufiq menekankan bahwa memulai proses ekstraksi dari hulu sudah berdampak pada lingkungan.
Muhammadiyah Melihat Tambang secara Moderat Muhammadiyah memutuskan untuk menerima IUP ini karena tujuan utama mereka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua orang. Selain itu, Muhammadiyah ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek keadilan, sosial, dan lingkungan.
Haedar menyatakan, “Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan untuk memberi tahu publik bahwa kami tidak hanya menerima pengelolaan tambang ini. Kami juga menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha kesejahteraan sosial melalui organisasi kemasyarakatan.”
BACA JUGA: Antam Siapkan Program Setelah Izin Usaha Tambang Berakhirnya
Haedar menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar dengan sejarah panjang dalam
Muhammadiyah tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk meningkatkan kehidupan bangsa.
Meskipun demikian, terkait dengan keuntungan dari pengelolaan tambang, keuntungan tersebut akan dikembalikan ke masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dan beberapa inisiatif lainnya. Membangun sekolah, rumah sakit, dan lainnya juga termasuk dalam hal ini.
Dia menambahkan, “Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian. Namun, kami akan bekerja sama dalam berbagai usaha sehingga kami bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.”
Selain itu, Muhammadiyah bersikap moderat terhadap masalah tambang ini. Bagi mereka, tambang tidak boleh dianggap sebagai tempat yang menyenangkan dan menguntungkan, apalagi dengan banyak uang. Sebaliknya, mereka harus menganggapnya sebagai sesuatu yang sakit, penuh dengan ancaman, dan seolah-olah dunia pertambangan akan berakhir. Haedar mengklaim bahwa Muhammadiyah akan mempertahankan posisi moderat.
Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) memutuskan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), karena Muhammadiyah tidak perlu menerima konsesi tambang ini.
Kami kecewa dengan keputusan PP Muhammadiyah yang akhirnya menerima konsesi pertambangan dari pemerintah. Kami percaya bahwa alasan ekonomi bukanlah satu-satunya. Ketua Umum DPD IMM DIY, Muh. Taufiq Firdaus, mengatakan kepada Greeners pada Senin (29/7) bahwa Muhammadiyah telah berhasil menjalankan roda organisasi yang mandiri dan kuat sejak lama tanpa terlibat dalam industri ekstraktif pertambangan.
BACA JUGA: Kemakmuran Masyarakat Tidak Ditingkatkan oleh Industri Pertambangan
Muhammadiyah sebelumnya membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan pertimbangan ini dilakukan tanpa tekanan. Muhammadiyah juga akan mengembalikan IUP jika mafsadatnya meningkat di kemudian hari.
“Muhammadiyah juga setuju untuk mengembalikan IUP itu setelah kami pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadat (keburukan) untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya,” katanya.
Pernyataan tersebut masih dianggap janggal oleh Taufiq. Alasannya adalah banyak penelitian dari berbagai bagian masyarakat sipil, termasuk kongres dan IMM DIY, tentang dampak politik, ekonomi, dan lingkungan dari penambangan batu bara. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak perlu terjadi segera.
Fakta bahwa praktik pertambangan batu bara jelas merusak lingkungan, jadi tidak perlu menunggu kerusakan terjadi. Konsepnya
Taufiq menekankan bahwa memulai proses ekstraksi dari hulu sudah berdampak pada lingkungan.
Muhammadiyah Melihat Tambang secara Moderat Muhammadiyah memutuskan untuk menerima IUP ini karena tujuan utama mereka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua orang. Selain itu, Muhammadiyah ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek keadilan, sosial, dan lingkungan.
Haedar menyatakan, “Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan untuk memberi tahu publik bahwa kami tidak hanya menerima pengelolaan tambang ini. Kami juga menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha kesejahteraan sosial melalui organisasi kemasyarakatan.”
BACA JUGA: Antam Siapkan Program Setelah Izin Usaha Tambang Berakhirnya
Haedar menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar dengan sejarah panjang dalam
Muhammadiyah tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk meningkatkan kehidupan bangsa.
Meskipun demikian, terkait dengan keuntungan dari pengelolaan tambang, keuntungan tersebut akan dikembalikan ke masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dan beberapa inisiatif lainnya. Membangun sekolah, rumah sakit, dan lainnya juga termasuk dalam hal ini.
Dia menambahkan, “Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian. Namun, kami akan bekerja sama dalam berbagai usaha sehingga kami bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.”
Selain itu, Muhammadiyah bersikap moderat terhadap masalah tambang ini. Bagi mereka, tambang tidak boleh dianggap sebagai tempat yang menyenangkan dan menguntungkan, apalagi dengan banyak uang. Sebaliknya, mereka harus menganggapnya sebagai sesuatu yang sakit, penuh dengan ancaman, dan seolah-olah dunia pertambangan akan berakhir. Haedar mengklaim bahwa Muhammadiyah akan mempertahankan posisi moderat.
